Amankan Aksi Demonstrasi, Kapolres Mabar tegaskan Anggota Kendalikan Diri

Tribratanewsmanggaraibarat.com-Labuan Bajo, Kapolres Manggarai Barat (Mabar) AKBP Felli Hermanto, S.I.K., M.Si menekankan kepada Personil Polres Mabar untuk dapat mengendalikan dalam pengamanan aksi demonstrasi. 

“Tidak boleh ada tindakan dan perkataan berlebihan,” Tegas mantan Kapolres Rote Ndao itu. 

Hal tersebut disampaikan kepada personil Polres Mabar yang terlibat dalam pengamanan aksi demontrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lintas Aksi Save Wae Sano terkait penolakan proyek Geotermal di Wilayah Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Mabar, Jumat (4/3/2022) 

Mengamankan jalannya Aksi demonstrasi, Polres Mabar melibatkan 136 personil, berdasarkan surat perintah Kapolres Mabar nomor:Sprin/104/lll/PAM.3.2./2022 dibawa pimpinan Kasat Sabhara AKP Markus Malik. 

Para pendemo sekitar pukul 09.00 Wita mengawali aksinya dengan berkumpul di depan gereja Paroki Roh Kudus, kemudian melakukan aksi didepan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mabar. 

Kegiatan aksi demonstrasi kali ini Pemda membuka ruang untuk berdialog dengan para pendemo. 

Dihadapan Bupati Mabar Edistasius Endi, koordinator aksi Fransiskus Nampang mendesak pemerintah untuk mencabut izin penambangan panas bumi Wae Sano serta menghentikan segala upaya paksa untuk melanjutkan proyek yang berbahaya ini dan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk berhenti mendukung dan memfasilitasi setiap upaya paksa untuk meloloskan proyek geothermal Wae Sano. 

Selain mendesak Pemda Mabar, para pendemo juga dan meminta kepada Pemda Mabar untuk mengembangkan pariwisata alam berbasis komunitas dan mendorong ekonomi berbasis warga seperti pertanian dan peternakan serta meminta Bank Dunia untuk segera menghentikan pendanaan terhadap proyek geothermal di ruang hidup kami

Kesempatan yang sama Bupati Mabar mengatakan pada prinsipnya, pemerintah akan melihat porsi pembangunan ini apakah dampak negatifnya lebih dominan ataukah dampak positifnya lebih dominan.

Lanjut dikatakan, apabila dampak positifnya lebih dominan tentu Pemda tidak punya alasan untuk tidak berkerja sama dengan pemerintah pusat terkait pembangunan geotermal ini. Dan tentunya Pemda akan meminimalisir dampak negatif dari pembangunan proyek geotermal tersebut.