WAKAPOLDA NTT DAN KAPOLRES JAJARAN POLDA NTT HADIRI RAPAT KERJA GUBERNUR NTT

Tribratanewsmanggaraibarat.com - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kapolres jajaran Kepolisian Darerah Nusa Tenggara Timur menghadiri rapat kerja Gubernur NTT bersama unsur Forkompinda Provinsi NTT, para kepala daerah se-NTT dan unsur Forkompinda Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2016 di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Senin (21-03-2016).

Pada kesempatan tersebut, Wakapolda NTT Komisaris Besar Polisi Drs Sumartono Jochanan menyampaikan beberapa hal terutama terkait radikalisme. Menurutnya, paham radikal yaitu aliran yang menginginkan perubahan sosial politik dengan cara kekerasan. Radikalisme sendiri menggunakan simbol agama, terorisme dalam operasinya menggunakan aksi teror atau memberikan takut kepada seseorang dan menimbulkan korban yang bersifat masal.

"Faktor penyebab muncul radikalisme dan terorisme yaitu lemah pemahaman ideologi Pancasila, ajaran agama yang sempit dan keliru, kurangnya dialog antar umat beragama, dendam politik dan paham anti terorisme. Sifat metode dan targetnya yaitu kejahatan teroganisir, listas negara, kejahatan luar biasa, sedangkan targetnya yaitu orang, pejabat negara yang dianggap bersebarangan, perkantoran, bandara, pelabuhan dan lain-lain," katanya.

Selain itu, Waka Polda juga menyoroti terkait narkoba. "Saat ini kita darurat narkoba, operasi melibatkan TNI dan narkoba ini merupakan kejahatan yang serius. Indonesia bukan saja tempat transit tetapi bisnis yang sangat menjajikan rupiah. NTT adalah pintu masuk narkoba terutama yang dari Timor Leste. Timor Leste sendiri polisinya kurang menguasai narkoba dan apabila ditangkap bisa ditebus. Di NTT perlu penanganan serius tentang narkoba bukan polisi saja yang nangkap, sekarang ini Kepala BNN telah menggandeng Panglima TNI," terang Waka Polda.

Adapun hasil rekomendasi bersama dalam rapat Forkompinda NTT di antaranya percepatan pembangunan di NTT sebagai daerah kepulauan dan perbatasan negara melalui, p embangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mendorong pembangunan pariwisata, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan yang mendukung daya tahan ekonomi diwilayah perbatasan negara dan daerah kepulauan.

Kegiatan tersebut mendaptkan pengaman secara tertutup dari Satuan Intelkam Polres Mabar.

[ory-Humas Polres Mabar]