Polres Mabar Amankan Aksi Demo Masyarakat Translok, Kabupaten Manggarai Barat

Tribratanewsmanggaraibarat.com-Labuan Bajo - Kepolisian Resor Manggarai Barat (Polres Mabar) mengamankan jalannya aksi damai dari masyarakat translok, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (25/1/2023). 

Kapolres Mabar AKBP Felli Hermanto, S.I.K., M. Si melalui Kasi Humas Iptu Eka Dharma Yudha mengungkapkan Polres Mabar menerjunkan puluhan personel untuk melakukan pengamanan, terdiri dari pengamanan terbuka maupun tertutup. 

”Personel yang diterjunkan untuk pengamanan aksi demo sebanyak 95 personel,” kata Kasi Humas Polres Mabar. 

Pengamanan itu sendiri, kata Iptu Eka selain Polri, dibantu oleh Satuan Pol PP dan TNI. 

Iptu Eka mengungkapkan, aksi demo damai tersebut akan menyasar dua tempat antara lain, Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Mabar. 

“Masyarakat translok melakukan aksi untuk menurut segera menyerahkan 200 sertifikat warga translok yang telah diterbitkan oleh BPN Manggarai Barat

Dikatakan, Kepolisian hadir semata-mata untuk mengamankan jalannya aksi sehingga berjalan dengan aman dan lancar. 

“Kita hadir untuk mengamankan masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun masyarakat lain yang melakukan aktifitas, agar tidak terganggu. Kita pastikan semuanya berjalan dengan aman dan lancar,” katanya. 

Terpisah, Koordinator aksi Sirilus Ladur dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Translok, Desa Macang Tanggar sudah menunggu selama 23 tahun untuk mendapatkan sertifikat, namun sampai hari ini belum juga dibagikan oleh Pemda Kabupaten Mabar. 

“Kami ingin penjelasan, alasan apa Pemda Mabar tidak bagi itu sertifikat,” tanya Sirilus

Sirilus mengharapkan agar pemda Mabar segera membagikan sertifikat itu kepada masyarakat translok. 

“Ingat, Sertifikat ini diterbitkan tahun 1998 di Pertanahan Kabupaten Mabar tetapi sertifikat itu masih tersimpan di sini. Kami akan berjuang agar sertifikat itu segera dibagikan," tegasnya.

Menanggapi tuntutan itu, Bupati Mabar melalui asisten 1 Hila Madi menyampaikan ada 125 sertifikat yang terindikasi dan berpotensi masalah, sehingga Pemda Mabar melalui dinas Nakertrans untuk berdiskusi dengan BPN Mabar. 

“Pemda Mabar sangat berhati-hati untuk melihat persoalan ini, untuk itu Pemda Mabar akan berdiskusi secara intens dengan BPN, sehingga pada saat nanti ada rumusan kebijakan yang akan diambil oleh Pemda,” terangnya. 

Berlanjut, kelompok masyarakat translok melakukan aksinya di Kantor DPRD Kabupaten Mabar. 

Kehadiran peserta aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mabar Martinus Mitar bersama sejumlah pimpinan dan anggota. 

Masa aksi melalui koordinatornya meminta DPRD untuk segera mendesak Pemda Kabupaten Mabar agar sertifikat masyarakat segera di bagikan. 

“Kami datang disini untuk menuntut hak kami, kami tidak meminta lahan baru,” ucapnya. 

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Kabupaten menyampaikan DPRD Mabar akan memanggil Pemda Mabar untuk mengklarifikasi persoalan ini. 

“ Kita ingin Pemda Mabar dapat menjelaskan alasannya tidak membagi sertifikat itu,” kata Ketua DPRD Kabupaten Mabar. 

Seluruh rangkaian kegiatan aksi demo berjalan dengan aman dan lancar. Berkaitan dengan itu, Kapolres Mabar melalui Kasi Humas menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah melakukan aksi demo dengan aman. 

“Kami sangat mengapresiasi kepada masyarakat yang telah dengan tertib melakukan aksi dengan damai,” tutupnya.