Cegah TPPO dan PMI Ilegal, Unit PPA Polres Mabar Sisir Tempat Hiburan Malam hingga Pelabuhan
Tribratanewsmanggaraibarat.com-Labuan Bajo - Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manggarai Barat melalui Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menggencarkan langkah preventif untuk memutus mata rantai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di wilayah hukumnya.
Upaya deteksi dini tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli dialogis dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang digelar pada Kamis (19/11/2026) malam mulai pukul 22.00 WITA.
Dalam operasi tersebut, tim Unit IV PPA menyisir sejumlah titik yang dipetakan memiliki tingkat kerawanan tinggi di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Lokasi sasaran meliputi kawasan Tempat Hiburan Malam (THM) di Desa Gorontalo—yakni Pub Mawar Jingga dan Pub Le Dupar—serta area Pelabuhan Marina Labuan Bajo dan Hotel Surya di Kelurahan Labuan Bajo.
Selama penyisiran, petugas berdialog langsung dengan manajemen tempat usaha, para pemandu lagu atau Ladies Companion (LC), pengelola akomodasi, hingga calon penumpang kapal penyeberangan.
Petugas memberikan edukasi mengenai unsur pidana perdagangan orang, modus operandi perekrutan tenaga kerja ilegal, serta ancaman sanksi hukum berat bagi pihak yang memfasilitasi praktik tersebut.
Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Lufthi Darmawan Aditya, S.T.K., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli malam ini bertujuan mempersempit ruang gerak jaringan sindikat perekrut pekerja ilegal di daerah wisata super prioritas tersebut.
"Kami turun langsung ke titik-titik rawan seperti tempat hiburan malam, akomodasi perhotelan, hingga pelabuhan keberangkatan untuk memastikan tidak ada praktik eksploitasi maupun perekrutan pekerja secara nonprosedural," ujar AKP Lufthi saat dikonfirmasi di Labuan Bajo, Jumat (20/11/2026) malam.
Ia juga melontarkan peringatan keras kepada seluruh pelaku usaha hiburan dan perhotelan agar mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
"Kepada pengelola usaha, kami ingatkan keras agar mematuhi aturan ketenagakerjaan dan memastikan tidak mempekerjakan anak di bawah umur," tegasnya.
Selain menyasar sektor hiburan dan akomodasi, personel kepolisian turut memberikan perhatian khusus di kawasan Pelabuhan Marina Labuan Bajo yang menjadi salah satu pintu keluar-masuk utama mobilitas warga. Para calon penumpang diimbau agar lebih selektif terhadap bujuk rayu calo tenaga kerja.
"Masyarakat, khususnya calon penumpang kapal yang hendak bepergian ke luar daerah maupun luar negeri, jangan mudah tergiur iming-iming gaji tinggi apabila proses perekrutannya tidak melalui jalur dan dokumen resmi," imbau perwira pertama Polri berpangkat tiga balok tersebut.
"Jika menemukan indikasi atau aktivitas yang mencurigakan di sekitar pelabuhan maupun penginapan, segera laporkan kepada pihak kepolisian," sambungnya.
*Komitmen Pengelola Usaha*
Kehadiran aparat kepolisian di tengah aktivitas malam mendapat respons positif dari para pelaku usaha. Manajemen tempat hiburan dan perhotelan menyambut baik edukasi hukum tersebut serta menyatakan kesiapannya untuk bersinergi mengawasi lingkungan kerja masing-masing.
Heru, salah seorang perwakilan manajemen tempat usaha yang disambangi petugas menilai sosialisasi langsung dari kepolisian sangat membantu pihaknya dalam memahami batasan hukum serta langkah pencegahan dini.
"Kami sangat mengapresiasi edukasi dari jajaran Unit PPA Satreskrim Polres Manggarai Barat. Sebagai pengelola usaha, kami berkomitmen menjalankan operasional sesuai aturan yang berlaku, selektif dalam menerima tenaga kerja, serta siap berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang," ungkap Heru, perwakilan manajemen tersebut.
Hingga patroli berakhir, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di seluruh titik sasaran terpantau aman dan kondusif. Kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.**#
Humas Polres Manggarai Barat

